Jasa Pengurusan API

Jasa Pengurusan API-U API-P Baru Telp. 0811-6828-737 harga Murah Proses Cepat di Jakarta Pusat pembuatan angka pengenal importir umum atau produsen. API (Angka Pengenal Importir) merupakan identitas pengenal sebagai seseorang maupun badan usaha sebagai importir. Angka pengenal ini lah yang menandakan bahwa nanti nya bisa berkontribusi dalam hal perdagangan maupun produsen import.

Jasa Pengurusan API (Angka Pengenal Importir)

Jasa Lainnya : Jasa Pendirian PT

Bagi siapa saja yang membutuhkan pengurusan API ini tentunya sudah tidak bingung dan sulit lagi. Melalui jasa pengurusan API, PT. Masterpiece Jasa inilah kami membuka untuk lebih mempermudah anda yang mungkin tidak mempunyai waktu luang dalam pengurusannya. Dengan pelayanan terbaik dari kami, tentunya proses pengurusan perijinan API dari Kementrian Perdagangan RI akan lebih simple dan mudah.

Dengan demikian langkah terbaik adalah menghubungi kami hari untuk mengkonsultasikan kepentingan dalam pembuatan API. Free konsultasi API Online juga kami berikan untuk semua klien. Mungkin saja saat ini ada yang belum tahu syarat-syarat apa saja dan dokumen seperti apa yang harus di persiapkan dalam membuat angka pengenal importit tersebut. Sehingga anda akan lebih diuntungkan dengan berkonsultasi dan segera mempersiapkan dokumen-dokumennya sebelum pembuatannya.

Dasar Hukum

  1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 59/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API), sebagaimana telah diubah dengan:
  2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 Tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).

Jenis API

Perlu diinformasikan bahwa jenis API sesuai yang termaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir  meliputi 2 macam API, adalah :

  1. API-U (Angka Pengenal Importir Umum) yaitu angak pengenal yang diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.
  2. API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) yaitu angka pengenal diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Syarat-syarat Permohonan Pengurusan API

Berikut syarat untuk pembaruan (up Date) API sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2015 yang mulai berlaku Januari 2016 dan kewajiban pemutakhiran API paling telat bulan Juni 2016

Perusahaan penanaman modal yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U dan API-P, kepada Kepala BKPM, melampirkan syarat sbb :

  1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Fotokopi surat keterangan domisli kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari  kantor kelurahan sertempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
  3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilnya;
  4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  5. Fotokopi izin usaha dibidang perdagangan impor yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API-U;
  6. Fotokpi perdaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha di bidang industri, atau izin usaha lain sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM, untuk API-P;
  7. Fotokopi izin memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatagani API;
  8. Referensi Dari Bank Devisa, untuk API-U;
  9. Fotokopi KTP atau Paspor penendatangan API yaitu Direksi dan Kuasa Direksi; dan
  10. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing direksi dan kuasa Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukura 3×4 cm.
  • Badan usaha atau kontraktor dibidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolahan sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-P, harus mengisi formulir isian sebagaimana teratum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, kepada Direktur Jendral dalam hal ini Direktur Impor, dengn melapirkan:
  • Salinan kontrak kerjasama dengan  pemerintahan atau badan pelaksana / satuan kerja khusus yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengendalian kegiatan usaha dibidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya;
  1. asli rekomendasi dari pemerintah atau badan pelaksana / satuan kerja khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha atau kontraktor;
  3. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing penanggung jawab kontraktor kontrak kerjasama 2 (dua) lembar ukuran 3x4cm; dan
  4. fotokopi bukti identitas / paspor masing-masing penanggung jawab.
  1. 3. Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan melampirkan:
  1. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan;
  2. fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha.
  3. fotokopi izin usaha dibisang perdagangan yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi / Kabupaten / Kota, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), atas izi usaha lain yang sejenis yang di terbitkan oleh instansi / dinas teknis yang berwenang di bidangperdagangan;
  4. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  5. fotokopi NPWP;
  6. referensi Bank Devisa
  7. fotokopi KTP / Paspor penandatangan API (Direksi dan kuasa direksi); dan
  8. pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing pengurus atau direksi perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3×4
  1. 4. perusahaan  yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U/P, harus mengisi formulir isian sebagaimana tercatum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini, kepada kepala dinas provinsi, dengan melampirkan:
  1. fotokopi akta notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;
  2. fotokopi surat ketereangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat
  3. fotokopi pendaftaran penanaman modal, izin prinsip penanaman modal, izin usaha dibidang industri, atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Penyelanggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal di Provinsi / Kabupaten / Kota atau instansi / dinas teknis yang berwenang;
  4. fotokopi NPWP perusahaan dan penanggung jawab perusahaan
  5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  6. fotokopi KTP / Papor Penandatangan API (Direksi dan Kuasa Direksi); dan
  7. pas foto terakhir latar belang merah masing-masing direksi perusahaan ukuran 3×4 2 lembar
  1. Kepala BKPM dapat menerbitkan atau menolak menerbitkan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1
  2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan atau penolakan perebitan API-U dan API-P sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur oleh kepala BKPM
  3. Direktur Jendral menerbitkan API P paling lama 5 hari kerja sejak permohonan sesuai pasal 17 ayat 2 diterima lengkap dan benar
  4. Dalam hal permohonan API-P dalam pasal 17 ayat 2 belum lengkap dan benar, Direktur Jendral menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 5 hari kerja disertai alasan penolakan
  5. Kepala dinas provinsi menerbitkan API-U dan API-P paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohononan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 dan ayat 4 di terima secara lengkap dan benar.
  6. Kepala Dinas Provinsi menyampaikan tembusan API-U dan API-P sebagaimana dimaksud pada ayat  1 kepada direktur impor dan kepala dinas kabupaten /kota
  7. Dalam hal permohonan API-U dan API P sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 dan ayat 4 belum lengkap dan benar, kepala dinas provinsi menyampaikan surat penolakan permohonan kepada pemohon paling lama 5 hari kerja sejak permohonan di terima disertai alasan penolakannya
  8. Bentuk API-U dan API-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran V, lampiran VI, lampiran VII, lampiran VIII dan lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini
  9. API-U berwarna biru muda dan API-P berwarna hijau muda dengan logo kemeterian perdagangan
  10. Setiap API-U dan API-P yang diterbitkan diberi nomor yang terdiri dari 9 (sembilan) digit yang diikuti dengan huruf B, huruf D atau huruf P
  11. 9 (Sembilan) digit sebagaimana dimkasud pada ayat 1 terdiri dari:
  1. 2 (dua) digit pertama untuk nomor kode provinsi yag ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan meteri ini;
  2. 2 (dua) digit berikutnya untuk kode kabupaten / kota sesuai dengan nomor kode yang ditetapkan di provinsi yang bersangkutan;
  3. 5 (lima) digit terakhir untuk nomor urut API yang diterbitkan; dan
  4. Huruf B untuk API-U dan API-P yang diterbitkan oleh kepala BKPM, huruf D untuk API-P  yang di terbitkan oleh Direktur Jenderal, atau huruf P untuk API-U dan API-P  yang diterbitkan oleh Kapala Dinas Provinsi
  5. Dalam hal teradi perubahan terhadap jumlah wilayah sehingga menyebabbkan terjadinya perubahan nomor kode provinsi dan nomor kode kabupaten / kota, maka nomor kode yang baru ditetapkan oleh Direktur Jenderal
  6. Contoh penomoran kode provinsi, kabupaten / kota sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yag merupakan bagian tiak terpisahkan dari peraturan menteri ini
  7. perusahaan pemilik API-U atau API-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 wajib melaporkan realisasi impor , baik terealisasi maupun tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada kepala BKPM
  8. perusahaan pemilik API-U atau API-P sebagaimana dimkasud dalam pasal 17 ayat 2 wajib melaporkan realisasi impor , baik teralisasi maupun tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal
  9. perusahaan pemilik API-U atau API-P sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 3 dan 4 wajib melaporkan realisasi impor , baik terealisasi maupun tidak terealisasi, sekali dalam 3 bulan kepada kepala dinas kabupaten / kota dimana perusahaan berdomisili
  10. laporan realisasi impor, baik terealisasi maupun tidak teralisasi, sebagaimana dimaksud pda ayat 1 , 2 dan 3 wajib juga disampaikan melalui website http://api.kemedag.co.id
  11. kepala BKPM , Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Badan Pengusahaan menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi impor masing masing perusahaan pemilik API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (Tiga) bulan sekali kepada menteri

Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Badan Pengusahaan menyampaikanlaporan rekapitulasi penerbitan API-U dan API-P scara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada menteri.

  1. Perushaan pemilik API-U atau API-U wajib melaporkan setiap perubahaanyang terkain dengan data API-U paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak perubahaan, kepada instansi dan Kepala Dinas kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili.
  2. perubahaan yang sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) meliputi:

a.perubahaan bentuk badan usaha, susunan pengurusan/direksi, nama dan alamat perusahaan serta nomor surat izin ussaha perdangangan (SIUP) atau Surat Izin Usaha dariinstansi terkait, nomor tanda daftar perusshaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/ atau domisili perusahaan, untuk perusahaan pemilik API-U; atau

b.perubahaan bentuk bandan usaha, susunan pengurus/direksi,nama dan     alamat perusahaan dan nomor Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Industri lain dari instansi terkait, nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), untuk perusahaan pemilik API-P.

  1. Setiap terjadi perubahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),perusahaan memiliki API-U atau API-P wajibmengajukan permohonan perubahaan API-Uaau API-P dengan mengunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan sebagai tidak terpisah dari peraturan menteri ini, dengan melampirkan:
  2. dokumen yang mengalami perubahaan sebagaimana dimaksud pada ayat  (2);
  3. persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 17;dan
  4. asli API-U atau API-P yang lama.

Catatan : semua fotokopi harus jelas terbaca dan halaman tidak terpotong

Biaya Jasa Pengurusan API

Biaya jasa pengurusan API tentunya tidak bisa kami listing disini. Mengingat setiap pengurusan angka pengenal tersebut dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya akan berbeda-beda kasus dan kebutuhannya. Untuk itu langkah terbaik adalah dengan menghubungi kami untuk memastikan tarif pengurusan API terbaik untuk anda.

Berapa Lama Proses Pengurusan API

Berbicara mengenai berapa hari proses pengurusan API juga tergantung dari kesiapan dokumen yang anda serahkan ke kami. Normal proses ini membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja, namun demikian terkadang di lapangan banyak kendala berbagai hal. Khusus untuk waktu lamanya nanti dalam prosesnya akan kami informasikan  setelah dokumen kami serahkan ke pihak terkait.

Informasi Jasa Pengurusan API

PT. MASTERPIECE JASA
Office : Gd. Wisma A. Rachim 3th Floor. Jalan Suryopranoto No.85 Harmoni – Jakarta Pusat 10160
Telepon : (021) 3510-586
Fax : (021) 3483-3465
WhatsUps : 0811-6828-737 / 0818-150-204
Pin BBM : 7-DB-2543-E
Email : MasterPieceJasa [at] gmail.com
Website : www.masterpiece-jasa.com

Kata Kunci Terkait:

  • agen pengurusan API di jkt