Viral.. Jasa Pembuatan SIUP murah | NIB Oss

PT. Masterpiece Jasa, Melayani :

  • JASA PENGURUSAN SIUP | NIB
  • JASA BIKIN SIUP | NIB
  • JASA MENGURUS SIUP | NIB
  • BIRO JASA SIUP | NIB
  • JASA PEMBUATAN SIUP| NIB

Penyelenggaraan sistem OSS diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang jenis, pemohon, dan pemberian izin; permohonan izin usaha; reformasi perizinan usaha per sektor, sistem OSS, kelembagaan OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif untuk melaksanakan perizinan melalui OSS; menyelesaikan masalah dan kendala bisnis, serta menentukan sanksi.
          Konsep percepatan registrasi bisnis paperless ini sudah diujicobakan di tiga lokasi berbeda — Purwakarta, Batam, dan Palu, dengan adanya sistem interkoneksi dan integrasi layanan perizinan yang tersedia di BKPM / SPIPISE pusat. Pelayanan operasional OSS kini diselenggarakan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sambil menunggu implementasi permanennya di BKPM. Untuk itu, seluruh kementerian terkait bekerja sama dan membentuk tim administrasi di masing-masing pemerintah kabupaten dan kota.
          Sistem OSS juga terintegrasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur tentang pelayanan perizinan usaha terintegrasi secara elektronik, termasuk daftar lengkap rekomendasi regulasi untuk berbagai bidang usaha yang boleh atau tidak boleh didaftarkan melalui OSS.
         Berbeda dengan ketentuan sebelumnya yang menyatakan bahwa semua proses pengajuan perizinan memerlukan kajian menyeluruh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), OSS memperbolehkan para pelaku usaha untuk mengajukan pendaftaran secara online untuk mendapatkan beberapa izin kunci, termasuk Nomor Induk Usaha (NIB), yang juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dll.
        Khususnya bagi investor asing yang sudah memegang visa panggilan, akan membutuhkan banyak tanggung jawab untuk mengatur investasi baru dan mengajukan izin dengan itikad baik. Hal ini juga meningkatkan risiko ketidakpatuhan oleh BKPM atau kementerian terkait lainnya jika persyaratan tidak memenuhi kriteria setelah bisnis mulai beroperasi.
Sementara aplikasi pendaftaran bisnis melalui BKPM membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk diselesaikan, sistem OSS memperkenalkan layanan perizinan satu atap dalam beberapa jam.
Perubahan dan Tantangan Utama OSS
        Sinkronisasi-OSS-dan-SABH-Kementerian-Hukum-dan-HAM-di-Indonesia
Asosiasi pengusaha Indonesia memiliki pendapat berbeda tentang penerapan sistem OSS sebagai opsi perizinan satu pintu, terutama karena integrasi pemerintah antara pusat dan provinsi kurang baik. Bisa dibayangkan, pemerintah pusat dinilai belum siap sepenuhnya melaksanakan online single submission; Prosedur perizinan hanya akan diubah jika BKPM mampu menyerahkan kewenangannya kepada lembaga OSS dengan lebih siap.
       Sinkronisasi sistem OSS dengan AHU online Kemenkumham serta Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Penanaman Modal (SPIPISE) BKPM, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Pelayanan Pajak dan Penerapan SiCantik Kemkominfo dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Informatika.
Berbeda dengan tujuan OSS yaitu menerbitkan izin usaha yang paling efektif, masih ada tiga izin usaha yang harus dilakukan secara manual, yaitu izin lokasi, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan (IMB).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *