Jasa Pengurusan Penyelanggara PPIU dan PIHK Haji dan Umroh

Masterpice Jasa, Membantu Pengurusan NIB PPIU dan PIHK Haji dan Umoh

  • JASA PENGURUSAN PENYELENGGRA HAJI DAN UMROH
  • JASA PEMBUATAN NIB PPIU PIHK PENYELENGGRA HAJI UMROH
  • JASA URUS IZIN USAHA NIB OSS PPIU, PIHK HAJI UMROH

PERATURAN MENTER! AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR PERIZINAN BERUSAHA PADA KEMENTERIAN AGAMA
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
Umrah yang selanjutnya disebut PPIUadalah biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah.Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disebut PIHK adalah biro perjalanan yang telah mendapat izin Menteri untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus.
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Agama pada tingkat provinsi.
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang membidang penyelenggaraan haji dan umrah. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
Menteri adalah menteri yang yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agama.

Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha di bidang penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus wajib memperoleh Izin Usaha terintegrasi secara elektronik.

Perizinan Berusaha pada Kementerian Agama meliputi:
a. Izin Operasional PPIU; dan
b. Izin Operasional PIHK.

(1) ) Pelaku Usaha yang akan melakukan usaha sebagaimana dimaksud wajib memperoleh Izin Usaha.
(2) Izin Usaha sebagaimana dimakud pada ayat (1) dipetakan berdasarkan kode klasifikasi baku lapangan usaha indonesia yang ditetapkan dalam peraturan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.
Pelaku Usaha wajib memiliki NIB untuk mendapatkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(NIB sebagaimana dimaksud merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan Izin Usaha dan Izin Operasional.
Izin Usaha wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB.
Izin Operasional wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha.

Pemenuhan Komitmen Izin Operasional

Paragraf 1
Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan lbadah Umrah
(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan NIB dari Lembaga OSS akan diberikan Izin Usaha oleh Lembaga OSS, berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagai Biro Perjalanan Wisata dengan jenis usaha perjalanan ibadah agama.
(2) Selain menerima Izin Usaha dari Lembaga OSS, Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional berupa Sertifikasi Usaha Pariwisata.
(1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha dari Lembaga OSS dan Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mengajukan Izin Operasional PPIU.
(2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Operasional PPIU melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha
(3) Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen Izin Operasional kepada Direktorat Jenderal melalui sistem OSS.
(4) Komitmen meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha meliputi:
a. fotokopi akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan
wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik saham, komisaris, dan direksi yang seluruhnya beragama Islam;
c.surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi bahwa perusahaan tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap;
d. surat pernyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap;
surat pernyataan komitmen atau kesanggupan pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah sesuai dengan standar pelayanan minimal dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. fotokopi sertifikat hak milik atau perjanjian sewa menyewa kantor paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau legalisasi dari Notaris;
g. surat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah;
h. fotokopi atau pengesahan tanda daftar usaha pariwisata;
dokumen laporan kegiatan usaha paling singkat 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata;

fotokopi sertifikat usaha jasa perjalanan wisata dengan kategori biro perjalanan wisata yang masih berlaku;
k. wisata yang ditandatangani oleh direktur utama dan dibubuhi cap perusahaan;
I. fotokopi surat kontrak kerja karyawan biro perjalanan wisata;
m. dokumen laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;
n. fotokopi surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
o. memiliki surat rekomendasi asli dari Kantor Wilayah dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan; dan
p. menyerahkan jaminan bank dalam bentuk deposito/ bank garansi atas nama biro perjalanan wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
(3)Direktur Jenderal harus memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha.
Atas pemenuhan Komitmen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, Lembaga OSS menerbitkan Izin Operasional PPIU.
( 1) Pelaku Usaha yang telah mendapatkan Izin Operasional PPIU dari Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat mengajukan Izin Operasional PIHK.
(3) Lembaga OSS menerbitkan Izin Operasional PIHK melalui sistem OSS setelah Pelaku Usaha
(1) Pelaku Usaha wajib melakukan pemenuhan Komitmen Izin Operasional kepada Direktorat Jenderal melalui sistem OSS.
(2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha meliputi:
a. fotokopi akta notaris pendirian perseroan terbatas dan/atau perubahannya sebagai biro perjalanan wisata yang memiliki salah satu kegiatan usahanya di bidang keagamaan/perjalanan ibadah yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik saham, komisaris, dan direksi yang seluruhnya beragama Islam;
c. terdaftar sebagai PPIU yang terakreditasi akhir B;
d. surat pemyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi bahwa PPIU tidak pemah melakukan pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap;

e. surat pemyataan bermaterai pemilik saham, komisaris, dan direksi tidak pernah atau sedang dikenai sanksi atas pelanggaran hukum terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus yang memiliki kekuatan hukum tetap;
f. surat pernyataan komitmen atau kesanggupan pemilik saham, komisaris, dan direksi untuk melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara ibadah haji khusus dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. fotokopi sertifikat hak milik atau perjanjian sewa menyewa kantor paling singkat 4 (empat) tahun yang dibuktikan dengan pengesahan atau Jegalisasi dari Notaris;
h. urat keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah;
Image1. struktur organisasi biro perjalanan wisata yang
ditandatangani oleh direktur utama dan dibubuhi cap perusahaan;
J- fotokopi surat kontrak kerja karyawan biro perjalanan wisata;
k. dokumen laporan keuangan perusahaan 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian;
l. fotokopi surat keterangan fiskal dan fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama perusahaan dan pimpinan perusahaan;
m. surat keterangan dari Kantor Wilayah dengan mas berlaku 3 (tiga) bulan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun terakhir PPIU tidak pernah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah umrah; dan
n. menyerahkan jaminan bank dalam bentuk deposito/bank garansi atas nama biro perjalanan

wisata yang diterbitkan oleh bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah dengan masa berlaku 4 (empat) tahun.
(3)Direktur Jenderal harus memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha.

Atas pemenuhan Komitmen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Lembaga OSS menerbitkan Izin Operasional PIHK.
(1) Penerbitan Izin Operasional PPIU dan PIHK dilakukan dalam bentuk Dokumen Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Tanda Tangan Elektronik.
(3) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum serta merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dicetak.

Masa Berlaku Izin Operasional
Izin Operasional PPIU dan PIHK berlaku selama PPIU dan PIHK menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan

perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus.
(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas:
a. pemenuhan komitmen;
b. pemenuhan standar; dan/atau
c. usaha dan/atau kegiatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Dalam ha! hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, Direktur Jenderal mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.
(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembekuan izin operasional; dan/atau
c. pencabutan izin operasional,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ undangan.

a. an perundang-undangan yang mengatur tentang izin operasional penyelenggaran perjalanan ibadah umrah dan penyelenggaraan ibadah haji khusus dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini;
b. permohonan izin operasional yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan izin operasional PPIU dan PIHK belum diterbitkan, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
c. Izin Operasional PPIU dan PIHK yang telah diperoleh dan masih berlaku tetap berlaku dan didaftarkan ke Lembaga OSS.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *