PT. MASTERPIECE JASA Melayani ;

  • Jasa Perpanjangan API
  • Jasa Pembuatan API
  • Jasa Pembuatan API Oss
  • Jasa Pengurusan API + NIB ( Importir)
  • JASA BIKIN API + NIB ( EKSPOR IMPOR)
  • JASA PENGURUAN API U (UMUM)
  • JASA PEMBUATAN API P (P) Produsen
  • JASA BUAT API IMPORTIR + NIB 
  • JASA PEMBUATAN API IMPORTIR (NIB)
  • JASA MENGURUS NIB API IMPOR
  • JASA MENGURUS NIB APE EKSPOR

       Jasa Pengurusan API-U API-P Baru Telp. 0811-6828-737 harga Murah Proses Cepat di Jakarta Pusat pembuatan NIB disertai angka pengenal importir umum atau produsen. API NIB (Angka Pengenal Importir) merupakan identitas pengenal sebagai seseorang maupun badan usaha sebagai importir. Angka pengenal ini lah yang menandakan bahwa nanti nya bisa berkontribusi dalam hal perdagangan maupun produsen import.

+62811 6828 737 Jasa pengurusan | perpanjang API, murah[toc]

Jasa Lainnya : Jasa Pendirian PT

      Bagi siapa saja yang membutuhkan pengurusan API ini tentunya sudah tidak bingung dan sulit lagi. Melalui jasa pengurusan API, PT. Masterpiece Jasa inilah kami membuka untuk lebih mempermudah anda yang mungkin tidak mempunyai waktu luang dalam pengurusannya. Dengan pelayanan terbaik dari kami, tentunya proses pengurusan perijinan API dari Kementrian Perdagangan RI akan lebih simple dan mudah.

Dengan demikian langkah terbaik adalah menghubungi kami hari untuk mengkonsultasikan kepentingan dalam pembuatan API. Free konsultasi API Online juga kami berikan untuk semua klien.

Mungkin saja saat ini ada yang belum tahu syarat-syarat apa saja dan dokumen seperti apa yang harus di persiapkan dalam membuat angka pengenal importit tersebut. Sehingga anda akan lebih diuntungkan dengan berkonsultasi dan segera mempersiapkan dokumen-dokumennya sebelum pembuatannya.

Jenis API

Perlu diinformasikan bahwa jenis API sesuai yang termaksud dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir meliputi 2 macam API, adalah :

  1. API-U (Angka Pengenal Importir Umum) yaitu angak pengenal yang diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha dengan memperdagangkan atau memindahtangankan barang kepada pihak lain.
  2. API-P (Angka Pengenal Importir Produsen) yaitu angka pengenal diberikan kepada importir yang melakukan impor barang untuk dipergunakan sendiri dan/atau untuk mendukung proses produksi dan tidak diperbolehkan untuk memperdagangkan atau memindahtangankan kepada pihak lain.

Syarat-syarat Permohonan Pengurusan API

Berikut syarat untuk pembaruan (up Date) API sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2015 yang mulai berlaku Januari 2016 dan kewajiban pemutakhiran API paling telat bulan Juni 2016

Perusahaan penanaman modal yang akan mengajukan permohonan untuk memperoleh API-U dan API-P, kepada Kepala BKPM, melampirkan syarat sbb :

  1. Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  2. Fotokopi surat keterangan domisli kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan sertempat atau fotokopi perjanjian sewa atau kontrak tempat berusaha;
  3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan domisilnya;
  4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  5. Fotokopi izin usaha dibidang perdagangan impor yang diterbitkan oleh Kepala BKPM, untuk API-U;
  6. Fotokpi perdaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Usaha di bidang industri, atau izin usaha lain sejenis yang diterbitkan oleh kepala BKPM, untuk API-P;
  7. Fotokopi izin memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), khusus untuk tenaga kerja asing yang menandatagani API;
  8. Referensi Dari Bank Devisa, untuk API-U;
  9. Fotokopi KTP atau Paspor penendatangan API yaitu Direksi dan Kuasa Direksi; dan
  10. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing direksi dan kuasa Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukura 3×4 cm.

Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Badan Pengusahaan menyampaikanlaporan rekapitulasi penerbitan API-U dan API-P scara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada menteri.

  1. Perushaan pemilik API-U atau API-U wajib melaporkan setiap perubahaanyang terkain dengan data API-U paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak perubahaan, kepada instansi dan Kepala Dinas kabupaten/Kota di lokasi perusahaan berdomisili.
  2. perubahaan yang sebagai mana yang di maksud pada ayat (1) meliputi:
  3. Setiap terjadi perubahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),perusahaan memiliki API-U atau API-P wajibmengajukan permohonan perubahaan API-Uaau API-P dengan mengunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan sebagai tidak terpisah dari peraturan menteri ini, dengan melampirkan:
  4. dokumen yang mengalami perubahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  5. persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 17;dan
  6. asli API-U atau API-P yang lama.

NOMOR IDENTIFIKASI IMPORTIR
Angka Pengenal Importir (API)
Angka Pengenal Importir (Importer Identification Number atau API) merupakan tanda pengenal yang harus dimiliki importir untuk dapat mengimpor barang. API digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengatur tertib impor dalam rangka pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di bidang impor.

Pemasukan tanpa API hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan hanya untuk barang-barang seperti:

1. Barang impor sederhana.

2. barang-barang promosi.

3.Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

4. Pengiriman barang.

5.Barang sebagai hibah, hadiah, atau hadiah untuk kepentingan ibadah umum, amal, sosial, budaya, atau bencana alam.

6.Barang yang berupa obat-obatan dan alat kesehatan yang menggunakan anggaran pemerintah.

7.Barang yang telah diekspor untuk diperbaiki dan diuji, kemudian diimpor kembali dalam jumlah yang tidak melebihi jumlah pada saat diekspor sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang.

8. Ekspor barang yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah terbanyak menurut Pemberitahuan Ekspor Barang.

9. Contoh barang yang tidak untuk dijual.

10. Barang untuk keperluan instansi atau instansi pemerintah yang diimpor oleh instansi atau instansi yang bersangkutan sendiri.

11.Barang milik perwakilan negara asing dan pejabatnya yang bertugas di Indonesia.

12.Barang untuk keperluan badan internasional dan pejabatnya yang ditugaskan di Indonesia.

13. Memindahkan barang.

API terdiri dari jenis berikut:

1.API untuk Importir Umum (API-U) yang seharusnya diperoleh oleh perusahaan dagang.

2.API bagi Importir Produsen (API-P), yang seharusnya diperoleh oleh perusahaan industri yang mengimpor bahan baku dan barang modal untuk digunakan sendiri.

Perusahaan yang ingin mengimpor barang untuk keperluan usahanya wajib memiliki Angka Pengenal Importir (“API”). Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.45/M-DAG/9/PER/2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan No.17/M-DAG/PER/3/2010 (“Peraturan No. 45”)
API-U diterbitkan oleh BKPM
API Produsen (Angka Pengenal Importir Produsen atau API-P) diterbitkan kepada importir yang mengimpor barang untuk digunakan sendiri oleh produsen sebagai bahan baku, bahan penolong, dan/atau penunjang produksi. Barang impor tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak lain. Untuk perusahaan penanaman modal (perusahaan PMA dan PMDN), API-P diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dapat mendelegasikan. Untuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral dan sumber daya alam lainnya, berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Indonesia diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Dalam keadaan lain selain yang diuraikan di atas, dikeluarkan oleh kepala dinas perdagangan provinsi.
Ketentuan peralihan Peraturan No. 45 mewajibkan pemegang API-U, API-P, API-T, API-T yang lama yang setara dengan APIU, APIT-U atau API-K yang belum habis masa berlakunya untuk mengajukan permohonan yang bersangkutan izin baru paling lambat 28 Februari 2011 (sebagaimana diperpanjang oleh Surat Edaran Kementerian Perdagangan 41/M-DAG/SD/1/2011).
Importir mungkin hanya memiliki salah satu dari dua jenis API ini tetapi ada beberapa ketentuan bagi produsen untuk mengimpor barang jadi (hal. 3, sidebar). API berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk untuk kantor cabang yang melakukan jenis kegiatan yang sama. API tersebut berlaku selama importir melakukan kegiatannya. Namun, importir harus mendaftarkan ulang API-nya kepada lembaga penerbit setiap lima tahun sejak tanggal diterbitkan. Peraturan No. 45 memberikan daftar keadaan di mana API tidak akan diperlukan tetapi persetujuan sebelumnya dari Direktur Impor di Kementerian Perdagangan akan diperlukan dalam banyak kasus. Kewajiban pelaporan triwulanan berlaku dan berbagai perubahan perusahaan harus dilaporkan (seperti perubahan nama pemegang lisensi, alamat, dewan direksi, dll.). Kegagalan untuk mematuhi dapat melihat lisensi dibekukan dan kegagalan berulang untuk mematuhi dapat membuatnya dicabut. Berikut ini mungkin alasan pencabutan API:
Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (API-U) (Produsen/Umum) API-U adalah sebagai berikut:
Formulir API yang telah diisi lengkap (Formulir XV-A) yang ditandatangani oleh Direktur atau Surat Kuasa yang diberikan oleh Direktur Perusahaan.

API dapat diperoleh dari BKPM OSS-C. API ini berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Berlaku untuk seluruh daerah pabean Indonesia

Persyaratan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API- Angka Pengenal Importir) di Indonesia
Kamu di sini:
Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Pengenal Importir…
Contoh API-P Contoh API-U Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir Produsen/API-U (Produsen/Umum) adalah sebagai berikut:

Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap (Formulir XV-A) yang ditandatangani oleh Direktur atau Surat Kuasa yang diberikan oleh Direktur Perusahaan.
Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan untuk menugaskan pegawai lain atau agen permohonan API atas nama Perusahaan.
Maksimal 4 penandatangan API-U yang terdiri dari minimal 1 direktur perusahaan dan satu lagi memiliki Surat Kuasa yang diberikan oleh Direktur Perusahaan.
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kantor Kecamatan (Surat Domisili Perusahaan)
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP Perusahaan)
Fotokopi Tanda Daftar Usaha di BKPM (Surat Penanaman Modal Asing)/Fotokopi Izin Prinsip dari BKPM (Ijin Prinsip)
Surat Izin Usaha dari Departemen Perdagangan (TDP-Tanda Daftar Perusahaan)
Dokumen dari Penandatangan API Asing: Copy Surat Izin Kerja (IMTA)
Fotokopi kartu KITAS
Fotokopi Paspor
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Dokumen dari Penandatangan API Indonesia:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2 foto ukuran paspor Penandatangan API (3X4 Cms) dengan latar belakang merah
Dokumen tambahan yang diperlukan untuk mengimpor dari lebih dari satu negara:
Surat pernyataan asli yang menguraikan hubungan antara Negara Asal dan Perusahaan
Bukti hubungan antara Negara Asal dan negara (yaitu Persetujuan Kontrak, kepemilikan, perjanjian pinjaman atau ketentuan Perjanjian barang) yang disahkan oleh Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/Konsuler/perwakilan RI di luar negeri dan/atau surat keterangan dari Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/ Perwakilan Konsuler/RI di luar negeri.
Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan) dan Akta Pendirian Perusahaan (SK Kehakiman) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Persyaratan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir (API- Angka Pengenal Importir) di Indonesia
Kamu di sini:
Persyaratan untuk mendapatkan Tanda Pengenal Importir…
Contoh API-P Contoh API-U Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan Angka Pengenal Importir Produsen/API-U (Produsen/Umum) adalah sebagai berikut:

Formulir aplikasi yang telah diisi lengkap (Formulir XV-A) yang ditandatangani oleh Direktur atau Surat Kuasa yang diberikan oleh Direktur Perusahaan.
Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan untuk menugaskan pegawai lain atau agen permohonan API atas nama Perusahaan.
Maksimal 4 penandatangan API-U yang terdiri dari minimal 1 direktur perusahaan dan satu lagi memiliki Surat Kuasa yang diberikan oleh Direktur Perusahaan.
Fotokopi Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kantor Kecamatan (Surat Domisili Perusahaan)
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan (NPWP Perusahaan)
Fotokopi Tanda Daftar Usaha di BKPM (Surat Penanaman Modal Asing)/Fotokopi Izin Prinsip dari BKPM (Ijin Prinsip)
Surat Izin Usaha dari Departemen Perdagangan (TDP-Tanda Daftar Perusahaan)
Dokumen dari Penandatangan API Asing: Copy Surat Izin Kerja (IMTA)
Fotokopi kartu KITAS
Fotokopi Paspor
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Dokumen dari Penandatangan API Indonesia:
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2 foto ukuran paspor Penandatangan API (3X4 Cms) dengan latar belakang merah
Dokumen tambahan yang diperlukan untuk mengimpor dari lebih dari satu negara:
Surat pernyataan asli yang menguraikan hubungan antara Negara Asal dan Perusahaan
Bukti hubungan antara Negara Asal dan negara (yaitu Persetujuan Kontrak, kepemilikan, perjanjian pinjaman atau ketentuan Perjanjian barang) yang disahkan oleh Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/Konsuler/perwakilan RI di luar negeri dan/atau surat keterangan dari Atase Perdagangan/Pejabat Diplomatik/ Perwakilan Konsuler/RI di luar negeri.
Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Pendirian Perusahaan) dan Akta Pendirian Perusahaan (SK Kehakiman) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

 

Biaya Jasa Pengurusan API

Biaya jasa pengurusan API tentunya tidak bisa kami listing disini. Mengingat setiap pengurusan angka pengenal tersebut dari satu perusahaan dengan perusahaan lainnya akan berbeda-beda kasus dan kebutuhannya. Untuk itu langkah terbaik adalah dengan menghubungi kami untuk memastikan tarif pengurusan API terbaik untuk anda.