Jasa Pengurusan PKP (pengusaha kena pajak) berdasarkan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984 PKP merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak. Hubungi kontak PT. Masterpiece Jasa untuk mengetahui biaya pembuatan PKP, persyaratan, maupun konsultasi pengurusan PKP yang anda butuhkan.
Tak jarang banyak pengusaha/wirausahawan yang gagal dalam pembuatan PKP ini. Ada banyak faktor kegagalan dalam pengurusan pengusaha kena pajak tersebut. Selain itu, dokumen yang kurang lengkap di tambah persyaratan lainnya yang kurang memadahi, maka biasanya akan gagal memenuhi pembuatan PKP tersebut. Untuk itu, kami hadir sebagai solusi yang mudah dan cepat dalam pembuatan dokumen ini. Jangan ragu untuk sekedar berkonsultasi mengenai kepentingan yang satu ini.
Perubahan pajak Pada tanggal 5 September 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pemerintah Indonesia menerbitkan Keputusan DJP KEP-599 / PJ / 2019 (KEP-599). Keputusan baru ini terkait dengan Pasal 23/26 berdasarkan Peraturan DJP PER-04 / PJ / 2019 dan mewajibkan pemotongan pajak penghasilan untuk membuat slip pemotongan dan menyerahkan SPT Pasal 23/26 setiap bulan. KEP-599 mengatur bahwa wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu dan terdaftar di KPP tertentu wajib membuat bukti pemotongan pajak dan menyerahkan SPT Pasal 23/26 WHT setiap bulan sesuai dengan Peraturan DJP PER-04 / PJ / 2019. Perusahaan harus memeriksa lampiran KEP-599 untuk memastikan apakah mereka memenuhi kriteria ini atau tidak.
Persyaratan ini akan tetap berlaku meskipun kantor pajak terdaftar wajib pajak telah berubah. Jika status Wajib Pajak sebagai perusahaan yang dapat PPN (pengusaha kena pajak – PKP) dicabut, wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan DJP PER-53 / PJ / 2009, bukan Peraturan DJP PER-04 / PJ / 2019. Pada waktu yang bersamaan (6 September), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 128 / PMK.010 / 2019 (PMK-128). Peraturan baru ini memuat ketentuan pengurangan pendapatan kotor pada penempatan profesi, magang dan / atau kegiatan pembelajaran dalam rangka pendampingan dan pengembangan sumber daya manusia pada kompetensi tertentu.
PMK-128 menetapkan bahwa pengurangan pendapatan kotor dapat mencapai 200% dari total biaya yang dikeluarkan untuk penempatan profesional, magang dan / atau kegiatan pembelajaran, dengan syarat persyaratan dan kriteria kompetensi terpenuhi. Peraturan tersebut mencantumkan jenis biaya yang dapat dikurangkan dan kriteria untuk memperoleh pengurangan pendapatan kotor tambahan, dan menyertakan contoh penghitungan. Untuk menikmati fasilitas tersebut, Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan pemberitahuan melalui sistem OSS. Efektivitas program tersebut akan dievaluasi oleh kementerian terkait atau kantor pemerintah daerah. Jika program dianggap tidak efektif, fasilitas tidak akan diberikan pada tahun fiskal berikutnya. PMK-128 mulai berlaku pada 9 September 2019.
Terakhir, pada 24 September 2019, DJP menerbitkan Surat Edaran SE-25 / PJ / 2019 (SE-25). Surat Edaran terbaru ini memberikan pedoman penghitungan besaran angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan bagi wajib pajak yang wajib menyusun laporan keuangan berkala; Wajib Pajak tersebut antara lain Wajib Pajak baru, bank, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Pengusaha Perorangan Tertentu. SE-25 memperkenalkan beberapa perubahan yang mempengaruhi jumlah angsuran Pasal 25 yang harus dibayar oleh wajib pajak tertentu dengan kewajiban laporan keuangan berkala. Ini berdampak pada setiap wajib pajak yang: telah menanggung kerugian pajak fiskal; merupakan perusahaan publik yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif; memperoleh fasilitas pengurangan pendapatan bersih; dan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50%. Surat edaran tersebut juga memberikan konfirmasi tentang definisi ‘laba fiskal bersih’ untuk perusahaan-perusahaan yang disebutkan di atas. Selain itu juga memberikan penghitungan angsuran Pasal 25 bagi pengusaha perorangan tertentu.
SE-25 memberikan penjelasan tentang tata cara pemindahbukuan kelebihan pembayaran angsuran Pasal 25. Dijelaskan mengenai kewajiban Angsuran Pasal 25 yang dihitung berdasarkan Permenkeu 215.215 / PMK.03 / 2018, yang berlaku efektif mulai periode anggaran Januari 2019. Aspek terakhir adalah pada masa transisi Januari 2019 hingga Maret 2019, sanksi administrasi yang timbul karena kesalahan penghitungan angsuran Pasal 25 dihapuskan oleh ketetapan resmi, karena dianggap bukan kesalahan Wajib Pajak.
Persyaratan Pengurusan PKP
Foto copy Akta Notaris pendirian dan perubahan terakhir
Foto copy pengesahan dari Menteri Hukum dan Ham (pendirian & perubahan terakhir)
Foto copy Sertifikat (jika hak milik)
Foto copy NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku
Foto copy NPWP dan SKT (Surat Keterangan Terdaftar)
Foto copy KTP dan KK Direktur (Jika Direktur perempuan)
Photo kantor tampak bagian luar, bagian dalam dan papan nama Perusahaan
Biaya Jasa Pengurusan PKP Jakarta
Mengenai biaya Jasa pengurusan PKP ini akan sangat tergantung dari masing-masing wilayah, sehingga kami tidak bisa menginformasikannya disini. Telepon kami untuk mendapatkan harga pembuatan PKP ini dan jelaskan dimana anda berdomisili.
Lamanya Proses jasa Pembuatan PKP
Sama seperti pada biaya Jasa pengurusan PKP, untuk lamanya hari juga sangat ditentukan dari masing-masing wilayah tempat anda berdomisili, sehingga alangkah baiknya untuk mengkonsultasikannya dengan kami telebih dahulu.
Kami menerapkan sistem jasa pengurusan PKP yang mudah dan simpel untuk membantu anda dalam Jasa pembuatan PKP sehingga nantinya bisa mampu pada tahap pengukuhan PKP. Sudah saatnya hari ini juga anda berkonsultasi melalui email, telepon, BBM, maupun Whatsup.
